Tupoksi

 

 

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perangkat daerah kabupaten . Adapun Tugas Pokok dan fungsi  Organisasi akan diuraikan dibawah ini :

 

Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan dan tugas pembantuan serta penyelenggara pelayanan publik yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal

 

Fungsi  

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

    1.    Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;

    2.    Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;

    3.    Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;

    4.    Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di Kesekretariatan, bidang Penanaman Modal, bidang Pelayanan Perizinan, bidang Pengawasan dan Pengendalian, Kelompok Jabatan Fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan Dinas;

    5.    Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang Kesekretariatan, Penanaman Modal, bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Promosi dan Data Informasi, pengendalian dan pengawasan;

    6.    Pembinaan administrasi di lingkungan Dinas;

    7.    Pembinaan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas;

    8.    Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

    9.    Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

10.     Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;

11.     Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan

12.     Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.