Profile DPMPTSP

Pemerintah Kabupaten Sukabumi pada tahun 2002 telah membentuk Kantor Pelayanan Satu Atap (KPSA) sebagai perwujudan esensi otonomi daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun demikian KPSA ini hanya terbatas pada koordinasi sedangkan penyelesaian perizinannya masih dilakukan pada instansi terkait sehingga tahapan birokrasi cukup panjang, tidak ada kejelasan waktu penyelesaian dan kurang transparannya biaya.
Pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Sukabumi membentuk Dinas Perijinan dan Penanaman Modal (DPTPM) Kabupaten Sukabumi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2007 dengan pelayanan perijinan sebanyak 18 jenis ijin. Kebijakan ini diambil tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk senantiasa memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya dengan perkembangan dan penilaian kinerja pada tahun 2008 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2008 dengan melayani 18 jenis ijin.
Kedudukan BPPT merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan urusan di bidang penanaman modal, penanganan pengaduan dan perlindungan investasi. (Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2010 tentang SOTK BPPT). Namun di dalam perjalanan  nomenklatur BPPT mengalami perubahan nenjadi Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 tahun 2012 tentang Struktur Organisasi  dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi. Pada Tahun 2016 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sehingga terjadi perubahan Nomenklatur dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu  menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).